Bupati Siak Bongkar Ketimpangan Pusat-Daerah: “Daerah Penghasil SDA Jangan Terus Dijadikan Sapi Perah Negara”

PEKANBARU – Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli melontarkan kritik keras terhadap pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai masih jauh dari rasa keadilan, khususnya bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA). Kritik tajam itu disampaikan saat dirinya menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Seri II yang digelar Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Sekretariat Jenderal DPD RI bersama BRIN, KPPOD dan PSHTK UKSW, Rabu.

Dalam forum strategis tersebut, Afni secara terbuka menyinggung ironi yang selama ini dialami daerah-daerah penghasil minyak, gas, perkebunan, dan kehutanan. Menurutnya, daerah yang menjadi penyumbang besar pendapatan negara justru masih tertinggal dalam pembangunan dan harus menanggung dampak sosial maupun kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.

“Sudah terlalu lama daerah penghasil SDA diperlakukan seperti sapi perah negara. Kekayaan alam diangkut ke pusat, tetapi daerah hanya mendapat sisa. Jalan rusak, lingkungan tercemar, konflik sosial meningkat, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak berubah signifikan,” tegas Afni di hadapan peserta forum.

Pernyataan itu menjadi tamparan keras terhadap sistem fiskal nasional yang selama ini dinilai lebih berpihak pada kepentingan pusat dibanding kepentingan daerah penghasil.

Afni menilai konsep keadilan fiskal yang selama ini digaungkan pemerintah pusat masih sebatas jargon politik tanpa keberpihakan nyata terhadap daerah. Ia menegaskan bahwa ketimpangan pembagian hasil SDA telah menciptakan luka panjang dan rasa ketidakadilan yang terus dirasakan masyarakat di daerah.

“Daerah menanggung beban eksploitasi, tetapi keuntungan terbesar justru terkonsentrasi di pusat. Ini bukan hanya persoalan administrasi keuangan, tetapi persoalan moral dan keadilan negara terhadap rakyat di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, jika kondisi tersebut terus dipertahankan, maka kepercayaan daerah terhadap komitmen pemerataan pembangunan nasional akan semakin melemah.

Afni juga menyoroti fakta bahwa banyak daerah kaya sumber daya justru masih bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi itu dianggap sebagai paradoks besar dalam tata kelola kekayaan negara.

“Bagaimana mungkin daerah yang menghasilkan triliunan rupiah untuk negara masih kesulitan membangun infrastruktur dasar? Ini menunjukkan ada sistem yang tidak sehat dalam hubungan pusat dan daerah,” katanya.

Ia mendesak pemerintah pusat dan DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan fiskal nasional agar lebih berpihak kepada daerah penghasil.

Tidak hanya itu, Afni juga meminta pemerintah berhenti memandang daerah sekadar objek penerimaan negara tanpa memberikan ruang keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam.

“Jangan sampai rakyat di daerah hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. SDA diambil bertahun-tahun, tetapi masyarakat sekitar tetap hidup dalam ketimpangan dan keterbatasan,” tambahnya.

Forum FGD tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, kepala daerah, dan pengambil kebijakan nasional yang membahas arah reformasi hubungan pusat dan daerah di tengah tantangan ekonomi nasional.

Dalam diskusi itu, sejumlah peserta juga menilai bahwa ketimpangan fiskal berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah jika tidak segera dibenahi secara serius.

Afni berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai diskusi akademik formal semata, melainkan menjadi tekanan moral dan rekomendasi nyata bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem pembagian hasil sumber daya alam.

“Keadilan fiskal harus diwujudkan, bukan sekadar dibahas dalam seminar. Negara tidak boleh terus menikmati hasil bumi daerah tanpa memberikan kesejahteraan yang layak bagi masyarakat yang hidup di atas kekayaan itu,” pungkasnya.red/kiandraupdate.com)-Wdi