BRI di Riau: Antara Inklusi Keuangan dan Birokrasi yang Masih Membebani.

Rekening Yayasan: Ketika Regulasi Jelas Dikalahkan Tafsir Birokrasi,Persoalan yang lebih serius muncul dalam pelayanan terhadap badan hukum, khususnya Yayasan.

OPINI

Oleh: Mulyono Widiarta
Ketua Yayasan Kiandra Setia Bangsa

Selama puluhan tahun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) membangun citra sebagai “banknya rakyat kecil”. Sebagai bank milik negara dengan jaringan terluas hingga ke pelosok desa, BRI menjadi simbol kehadiran negara dalam sektor keuangan. Di Provinsi Riau, peran tersebut tidak dapat dipungkiri. Dari kawasan pesisir Indragiri hingga sentra perkebunan sawit di Kampar, Siak, Rokan Hulu, dan Pelalawan, BRI menjadi institusi keuangan yang paling mudah dijangkau masyarakat.

Namun pertanyaan yang patut diajukan adalah: apakah luasnya jangkauan pelayanan tersebut sudah sejalan dengan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat?

Berbagai testimoni dan pengalaman nasabah di lapangan menunjukkan bahwa di balik keberhasilan BRI dalam memperluas akses keuangan, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi. Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kecepatan layanan, tetapi juga menyentuh aspek profesionalisme, kepastian prosedur, dan konsistensi birokrasi.

Keramahan Frontliner Tidak Boleh Menjadi Alibi Buruknya Sistem

Harus diakui bahwa salah satu kekuatan utama BRI terletak pada kualitas sumber daya manusia di garda terdepan. Teller dan Customer Service umumnya menunjukkan sikap yang ramah, sopan, dan komunikatif dalam melayani nasabah. Banyak masyarakat mengapresiasi kesabaran petugas dalam membantu pembukaan rekening, aktivasi layanan digital, hingga penyelesaian berbagai persoalan administrasi.

Sayangnya, keramahan petugas sering kali kalah oleh kelemahan sistem pelayanan itu sendiri.

Keluhan mengenai antrean panjang masih menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan. Di sejumlah kantor unit dan cabang, jumlah petugas Customer Service yang tersedia tidak sebanding dengan volume nasabah yang harus dilayani setiap hari. Akibatnya, masyarakat harus menunggu berjam-jam hanya untuk mengurus persoalan sederhana seperti penggantian kartu ATM, perubahan data nasabah, atau aktivasi layanan tertentu.

Bagi warga yang datang dari daerah terpencil dengan jarak tempuh puluhan kilometer menuju kantor cabang terdekat, kondisi ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan bentuk pemborosan waktu, biaya, dan energi yang seharusnya dapat dihindari melalui sistem pelayanan yang lebih modern dan efisien.

Jika BRI ingin mempertahankan predikat sebagai bank rakyat, maka ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya diukur dari jumlah kantor dan nasabah, tetapi juga dari kemampuan memberikan pelayanan yang cepat, pasti, dan menghargai waktu masyarakat.

Rekening Yayasan: Ketika Regulasi Jelas Dikalahkan Tafsir Birokrasi

Persoalan yang lebih serius muncul dalam pelayanan terhadap badan hukum, khususnya Yayasan.

Belakangan ini, berbagai pengurus yayasan di Riau mengeluhkan proses pembukaan rekening yang dinilai berbelit-belit, tidak konsisten, dan kerap berubah di tengah proses. Yang menjadi sorotan bukan semata banyaknya dokumen yang diminta, melainkan munculnya persyaratan tambahan yang tidak diinformasikan sejak awal.

Dalam salah satu pengalaman yang dialami langsung oleh penulis, seluruh dokumen yang diminta telah diserahkan dan proses administrasi telah berjalan. Namun setelah berkas diterima dan sejumlah dokumen ditandatangani, muncul persyaratan tambahan berupa surat kuasa dari sekretaris dan bendahara kepada ketua serta pembina, termasuk permintaan konfirmasi langsung melalui sambungan telepon.

Pada titik inilah persoalan utama muncul.

Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya persyaratan tambahan tersebut, melainkan pada ketidakjelasan prosedur dan lemahnya kepastian layanan. Jika memang terdapat ketentuan internal tertentu, mengapa tidak disampaikan sejak awal? Mengapa setelah seluruh dokumen dianggap lengkap justru muncul persyaratan baru yang berpotensi menghambat proses?

Kondisi seperti ini menciptakan kesan bahwa standar pelayanan berjalan berdasarkan interpretasi masing-masing unit kerja, bukan berdasarkan prosedur yang baku dan transparan.

Akibatnya, calon nasabah merasa dipersulit dan mempertanyakan profesionalisme lembaga yang seharusnya menjadi representasi pelayanan publik modern.

Padahal secara hukum, dokumen legal yayasan sudah mengatur secara jelas siapa yang memiliki kewenangan bertindak atas nama lembaga. Akta pendirian, akta perubahan, pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, NIB, serta identitas pengurus merupakan instrumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian.

Jika dokumen legal tersebut masih harus dibenturkan dengan berbagai persyaratan tambahan yang tidak seragam, maka publik berhak mempertanyakan apakah yang sedang dijalankan adalah prinsip kehati-hatian perbankan atau justru birokrasi yang berlebihan.

Lebih jauh lagi, situasi seperti ini berpotensi menghambat perkembangan lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan yang justru membutuhkan kemudahan akses terhadap layanan perbankan.

KUR Tetap Menjadi Andalan, Tetapi Kecepatan Harus Menjadi Prioritas

Di sektor pembiayaan mikro, BRI tetap layak mendapat apresiasi.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjadi instrumen penting bagi petani, pedagang pasar, nelayan, dan pelaku UMKM di Riau. Banyak usaha kecil mampu bertahan bahkan berkembang berkat akses pembiayaan yang relatif terjangkau.

Namun demikian, sejumlah pelaku usaha masih mengeluhkan lamanya proses verifikasi dan analisis kredit di beberapa wilayah. Ketika momentum usaha sedang baik, keterlambatan pencairan modal dapat berarti hilangnya peluang keuntungan yang tidak akan kembali.

Di era digital saat ini, proses analisis risiko dan penilaian kelayakan seharusnya sudah dapat didukung oleh sistem teknologi yang lebih cepat dan terintegrasi. Digitalisasi tidak boleh berhenti pada aplikasi transaksi semata, tetapi harus menyentuh seluruh rantai proses pelayanan, termasuk pembiayaan.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan kredit yang murah, tetapi juga pelayanan yang responsif dan memiliki kepastian waktu.

Pelunasan Kredit dan Pengembalian Agunan: Mengapa Masih Menjadi Keluhan?

Satu lagi isu yang kerap muncul dalam berbagai pengaduan masyarakat adalah proses pelunasan kredit dan pengembalian dokumen agunan.

Keluhan yang berulang menunjukkan adanya persepsi bahwa proses pencairan pinjaman sering kali jauh lebih cepat dibanding proses penyelesaian kewajiban nasabah. Tidak sedikit nasabah yang mengaku menghadapi birokrasi berlapis ketika hendak melunasi pinjaman lebih awal atau mengambil kembali dokumen jaminan yang menjadi hak mereka.

Tentu saja setiap bank memiliki mekanisme pengendalian internal yang harus dipatuhi. Namun ketika prosedur tersebut justru menciptakan kesan bertele-tele dan menyulitkan nasabah yang telah memenuhi seluruh kewajibannya, maka evaluasi perlu dilakukan.

Bank tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan saat menyalurkan kredit, tetapi juga harus memberikan kemudahan yang sama ketika nasabah menyelesaikan kewajibannya.

Prinsip pelayanan yang baik harus berlaku dari awal hingga akhir hubungan perbankan.

Saatnya Kanwil BRI Riau Melakukan Pembenahan Serius

Secara keseluruhan, BRI tetap merupakan pilar penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Riau. Jaringan yang luas, kepercayaan publik yang tinggi, serta kontribusi besar terhadap sektor UMKM merupakan modal yang tidak terbantahkan.

Namun justru karena posisi strategis tersebut, standar pelayanan BRI harus berada di atas rata-rata.

Manajemen BRI, khususnya di tingkat Kantor Wilayah Riau, perlu menjadikan berbagai keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi serius, bukan sekadar catatan administratif rutin. Antrean panjang, ketidakpastian prosedur, munculnya persyaratan yang berubah-ubah, serta birokrasi yang lamban harus dipandang sebagai persoalan struktural yang membutuhkan solusi nyata.

Digitalisasi tidak boleh berhenti pada slogan dan aplikasi. Transformasi pelayanan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang datang ke kantor-kantor BRI setiap hari.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bank bukan hanya terletak pada besarnya aset, jumlah rekening, atau nilai kredit yang disalurkan. Keberhasilan sejati terletak pada kemampuan menghadirkan pelayanan yang sederhana, transparan, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh nasabah.

Karena masyarakat tidak sedang meminta pelayanan istimewa. Mereka hanya meminta pelayanan yang profesional, konsisten, dan menghargai hak-hak mereka sebagai nasabah.)-Red.

Kontak Media:
Tim Publikasi & Humas Yayasan Kiandra Setia Bangsa