Oleh: Mulyono Widiarta, S.T.
Ketua Umum Yayasan Kiandra Setia Bangsa

Kemiskinan sebagai Persoalan Struktural

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan pembangunan yang paling kompleks di Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan rumah tangga, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan yang layak, kepemilikan aset produktif, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kemiskinan sejatinya merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.

Yang lebih mengkhawatirkan, kemiskinan memiliki kecenderungan untuk diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya (intergenerational poverty). Anak-anak yang lahir dari keluarga miskin umumnya menghadapi peluang pendidikan yang lebih rendah, kualitas kesehatan yang kurang memadai, serta akses yang terbatas terhadap modal ekonomi maupun sosial. Kondisi tersebut menyebabkan mobilitas sosial menjadi sangat sulit sehingga lingkaran kemiskinan terus berulang.

Apabila kondisi ini tidak diintervensi melalui kebijakan yang tepat, Indonesia berisiko kehilangan momentum dalam memanfaatkan bonus demografi sekaligus menghadapi ketimpangan sosial yang semakin melebar.

BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 mencapai 8,25%, menjadi angka terendah dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial-ekonomi, meskipun jumlah penduduk miskin masih mencapai lebih dari 23 juta jiwa, sehingga tantangan pengentasan kemiskinan tetap besar

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Penurunan Gini Ratio menunjukkan distribusi pengeluaran masyarakat menjadi lebih merata. Namun demikian, angka 0,363 masih mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi yang perlu terus dikurangi melalui kebijakan yang inklusif.

Pasar Tenaga Kerja Indonesia (2025–2026)

Garis Kemiskinan Nasional

Pada September 2025, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi sekitar Rp684.567 per kapita per bulan, naik sekitar 5,21% dibanding Maret 2025. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat untuk tidak dikategorikan miskin.

Bantuan Sosial Penting, Tetapi Bukan Tujuan Akhir

Program Bantuan Sosial (Bansos) memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai jaring pengaman sosial (social safety net). Dalam situasi krisis ekonomi, pandemi, maupun bencana, bansos mampu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah meningkatnya angka kemiskinan ekstrem.

Namun demikian, bantuan sosial pada dasarnya merupakan instrumen yang bersifat protektif dan temporer, bukan solusi permanen. Apabila masyarakat terlalu lama bergantung pada bantuan tanpa adanya proses pemberdayaan, maka risiko munculnya ketergantungan sosial (dependency syndrome) menjadi semakin besar.

Karena itu, paradigma pembangunan perlu bergeser dari pendekatan charity-based menuju empowerment-based development, yaitu pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama perubahan.

Bantuan sosial hendaknya menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan tujuan akhir dari kebijakan pengentasan kemiskinan.

Transformasi Menuju Kemandirian Ekonomi

Membangun kemandirian ekonomi masyarakat membutuhkan proses yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Transformasi tersebut setidaknya mencakup beberapa aspek penting:

• peningkatan keterampilan kerja (upskilling dan reskilling);
• pengembangan kewirausahaan berbasis komunitas;
• kemudahan akses terhadap pembiayaan produktif;
• penguatan koperasi dan UMKM;
• literasi keuangan digital;
• pemanfaatan teknologi dan inovasi;
• pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Pendekatan ini jauh lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat dibanding sekadar memberikan bantuan konsumtif.

Tiga Pilar Memutus Rantai Kemiskinan

Untuk mewujudkan transformasi keluarga prasejahtera menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi, Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang ada tiga pilar utama yang harus berjalan beriringan:

Pertama –  Pengembangan Kapasitas Berbasis Potensi Lokal

Program pelatihan harus disusun berdasarkan kebutuhan pasar (market driven) sekaligus memanfaatkan keunggulan lokal setiap daerah.

Indonesia memiliki sumber daya alam, pertanian, kehutanan sosial, perikanan, ekonomi kreatif, serta sektor pariwisata yang sangat besar. Potensi tersebut perlu dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Pelatihan tanpa memperhatikan kebutuhan pasar hanya akan menghasilkan tenaga kerja yang sulit terserap. Sebaliknya, pelatihan yang berbasis kebutuhan industri dan potensi lokal akan menghasilkan usaha yang lebih berkelanjutan.

Kedua –  Pendidikan sebagai Investasi Antar Generasi

Pendidikan merupakan investasi sosial yang paling efektif dalam memutus transmisi kemiskinan.

Setiap anak, tanpa memandang kondisi ekonomi keluarganya, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

Investasi pada pendidikan tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan di masa depan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan, produktivitas, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, serta memperkuat karakter generasi muda.

Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi jangka panjang bagi peningkatan daya saing bangsa.

Ketiga –  Kolaborasi Quadruple Helix

Kemiskinan tidak mungkin diselesaikan hanya oleh pemerintah.

Diperlukan kolaborasi yang kuat antara:

• Pemerintah sebagai regulator dan penyusun kebijakan;
• Akademisi sebagai penghasil riset dan inovasi;
• Dunia usaha sebagai penyedia investasi dan lapangan kerja;
• Organisasi masyarakat sipil sebagai pendamping masyarakat.

Model kolaborasi Quadruple Helix memungkinkan setiap aktor menjalankan fungsi strategisnya secara sinergis.

Dalam konteks ini, Yayasan Kiandra Setia Bangsa memandang bahwa organisasi masyarakat sipil memiliki posisi penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat di tingkat akar rumput melalui program pemberdayaan yang terukur, partisipatif, dan akuntabel.

Menuju Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Agenda pengentasan kemiskinan harus ditempatkan sebagai investasi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar program tahunan.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara menciptakan mobilitas sosial yang adil bagi seluruh warga negara.

Prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta Tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan), harus menjadi landasan dalam merancang kebijakan publik.

Penguatan ekonomi masyarakat juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang.

Penutup

Memutus rantai kemiskinan antargenerasi bukanlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu periode pemerintahan ataupun melalui satu jenis program bantuan. Ia merupakan proses transformasi sosial yang membutuhkan visi jangka panjang, keberlanjutan kebijakan, serta kolaborasi seluruh elemen bangsa.

Bantuan sosial tetap diperlukan sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok rentan. Namun keberhasilan sejati hanya akan tercapai ketika masyarakat mampu keluar dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi, memiliki akses pendidikan yang berkualitas, memperoleh pekerjaan yang produktif, serta mampu membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

Yayasan Kiandra Setia Bangsa meyakini bahwa pembangunan yang berpusat pada pemberdayaan manusia merupakan fondasi utama terciptanya masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan. Oleh karena itu, artikel ini diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif bagi pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas untuk bersama-sama merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi di Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan sebuah bangsa bukan hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonominya, tetapi dari sejauh mana setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, bekerja, dan meraih kehidupan yang lebih sejahtera dibanding generasi sebelumnya.

Artikel ini akan di unggah sebagai Publikasi dan Edukasi Masyarakat.

Penulis : Tim Litbang Yayasan Kiandra Setia Bangsa
Kategori : Publikasi Ilmiah dan Edukasi Publik
Kontak : Media Center Yayasan Kiandra Setia Bangsa