PEKANBARU — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Sejumlah lokasi yang sebelumnya telah dilakukan pemadaman dilaporkan kembali muncul bara dan titik api, sehingga memerlukan penanganan lanjutan melalui operasi pemadaman darat maupun udara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla, khususnya di wilayah dengan karakteristik lahan gambut, tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman awal. Proses pendinginan, pembasahan, serta pemantauan pascapemadaman perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak terdapat bara tersembunyi yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) Provinsi Riau, Edy Afrizal, mengonfirmasi pengerahan helikopter water bombing untuk membantu penanganan titik api yang kembali menyala di wilayah Rantau Mempesai dan Sungai Guntung Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), serta Pinggir dan Pematang Pudu, Kabupaten Bengkalis.

Selain titik api yang kembali muncul, kebakaran juga dilaporkan terdeteksi di Desa Gemala Sari, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Operasi pemadaman udara tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya tim di lapangan yang melibatkan unsur TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, serta unsur terkait lainnya. Dukungan udara menjadi penting, terutama pada wilayah yang memiliki akses darat terbatas dan sumber air yang sulit dijangkau.

Yayasan Kiandra Setia Bangsa Dorong Penanganan Tidak Berhenti pada Pemadaman

Menanggapi kembali munculnya titik api di sejumlah wilayah Riau, Yayasan Kiandra Setia Bangsa menilai diperlukan pendekatan yang lebih terpadu antara penanganan darurat, pencegahan, pemulihan ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketua Yayasan Kiandra Setia Bangsa menyampaikan bahwa munculnya kembali api di lokasi yang sebelumnya telah dipadamkan harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan masih adanya bara atau titik panas yang belum sepenuhnya tertangani, terutama pada kawasan lahan gambut.

“Pemadaman tidak boleh berhenti ketika api terlihat sudah padam. Pendinginan, pembasahan dan pemantauan pascapemadaman harus dilakukan secara optimal untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran,” ujar Ketua Yayasan Kiandra Setia Bangsa.

Menurutnya, pengawasan pascapemadaman menjadi bagian penting dari strategi penanganan karhutla. Tim di lapangan perlu memastikan area yang telah ditangani benar-benar aman, khususnya ketika kondisi cuaca, angin, dan tingkat kekeringan berpotensi mempercepat munculnya kembali api.

Apresiasi untuk Petugas dan Penguatan Masyarakat Peduli Api

Yayasan Kiandra Setia Bangsa juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam penanganan karhutla, khususnya TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, pemadam kebakaran, relawan, serta masyarakat yang berada di sekitar lokasi terdampak.

Medan yang sulit, keterbatasan akses, dan minimnya sumber air menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Karena itu, keterlibatan masyarakat lokal dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem deteksi dan respons dini.

Yayasan mendorong penguatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa, baik melalui pelatihan, penyediaan sarana pendukung, maupun penguatan koordinasi dengan aparat dan instansi terkait.

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan karhutla dinilai memiliki keunggulan dalam mendeteksi perubahan kondisi lingkungan secara lebih cepat. Dengan sistem pelaporan dan respons yang baik, potensi kebakaran dapat ditangani sejak skala awal sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Rewetting dan Pencegahan Jangka Panjang Perlu Diperkuat

Yayasan Kiandra Setia Bangsa berpandangan bahwa karhutla merupakan persoalan ekologis dan sosial yang membutuhkan kebijakan jangka panjang. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan operasi pemadaman ketika kebakaran telah terjadi.

Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah upaya pembasahan kembali lahan gambut atau rewetting. Pengelolaan tata air yang baik dapat membantu mempertahankan kelembapan gambut sehingga tingkat kerentanannya terhadap kebakaran dapat ditekan, terutama pada musim kemarau.

Selain aspek tata kelola lahan, Yayasan juga mendorong penguatan penegakan hukum terhadap praktik pembukaan lahan yang dilakukan secara ilegal serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla.

Pendekatan pencegahan berbasis komunitas, menurut Yayasan, harus berjalan beriringan dengan pengawasan pemerintah dan penegakan hukum. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan alternatif pengelolaan lahan yang tidak menggunakan metode pembakaran.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Yayasan Kiandra Setia Bangsa menilai penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, komunitas, dan masyarakat di tingkat desa.

Respons cepat terhadap titik api tetap diperlukan untuk mencegah meluasnya kebakaran. Namun, keberhasilan penanganan karhutla dalam jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak dalam mengurangi sumber risiko, menjaga tata kelola lahan gambut, memperkuat sistem peringatan dini, serta membangun kesadaran masyarakat.

Yayasan Kiandra Setia Bangsa menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kepedulian terhadap lingkungan dan penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat.

Karhutla bukan semata persoalan ketika api muncul. Pencegahan, kesiapsiagaan, pemantauan pascapemadaman, pemulihan lingkungan, dan penegakan hukum merupakan rangkaian yang harus berjalan secara berkesinambungan agar kejadian serupa tidak terus berulang di Riau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *